Pertukaran Akses Informasi Antar Negara Terkait Perpajakan

placeholder

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan serta melaksanakan pembangunan nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan lebih dari 100 (seratus) negara, baik secara bilateral maupun multilateral, berupa kegiatan tukar menukar informasi keuangan terkait perpajakan secara otomatis.

Perjanjian tersebut mewajibkan masing-masing otoritas pajak negara yang bersangkutan untuk melakukan penyampaian informasi atas wajib pajak yang berada di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. 

Bank BNP sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia memiliki kewajiban untuk mengumpulkan dan melaporkan data atau informasi nasabahnya terkait domisili pajak serta informasi perpajakan lainnya sesuai perjanjian tersebut diatas kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan / atau Direktorat Jenderal PajaK (DJP) melalui pengisian formulir Common Reporting Standard (CRS). 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) telah menyusun aturan untuk digunakan oleh seluruh pemerintahan yang turut serta dalam Common Reporting Standard dan keseluruhan informasi tersebut tersedia di laman OECD yaitu www.oecd.org/tax/automatic-exchange. 

Untuk memastikan bahwa Bank BNP memiliki informasi yang akurat dan terkini tentang domisili pajak para nasabahnya, maka Nasabah diharapkan mengisi formulir Common Reporting Standard (CRS) 

Yang wajib mengisi formulir CRS adalah Nasabah perorangan atau Badan Usaha (entitas), baik berupa Badan Hukum (legal person) maupun non badan hukum (legal arrangement) yang menjadi wajib pajak di Negara lain (diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan/atau pihak pengendali suatu entitas.  

Apabila Anda mewakili pemilik rekening (individu / entitas) untuk mengisi formulir CRS, maka: 

1. Memberitahukan kepada pemilik rekening bahwa data yang tercantum dalam formulir CRS dapat disampaikan kepada Otoritas Perpajakan setempat.

2. Memberitahukan / menginformasikan kepada Bank BNP keterkaitan dengan pemilik rekening, (sebagai penerima kuasa atau pihak pengendali atau pengurus atau keterkaitan lainnya dengan pemilik rekening).

Apabila sebelumnya Nasabah telah memberikan informasi terkait dengan ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Nasabah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan informasi terkait status dan/atau domisili perpajakan Nasabah dan mengisi formulir CRS, karena pemberian informasi terkait status dan/atau domisili perpajakan Nasabah serta pengisian formulir CRS merupakan regulasi yang terpisah dari ketentuan FATCA. 

Apabila Nasabah memiliki pertanyaan mengenai bagaimana mendefinisikan status kependudukan perpajakan, Nasabah dapat mengunjungi laman OECD di www.oecd.org/tax/automatic-exchange/ atau berdiskusi dengan penasehat pajak Nasabah, karena petugas Bank BNP tidak diperkenankan untuk memberikan saran terkait kewajiban perpajakan Nasabah. 

Untuk pengisian formulir CRS harap kunjungi kantor Bank BNP terdekat.